Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini dihentikan dari program perbankan akan dihidupkan kembali.  Karena itu Komisi XI DPR ingin melakukan pengawasan terhadap program KUR tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR ke Propinsi Nusa Tenggara (NTB) H. Gus Irawan Pasaribu, pada saat pertemuan dengan Otorita Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi NTB Jumat (30/1) sore.

Gus Irawan mengatakan, terkait dengan perhatian usaha mikro kecil di sektor usaha sangat besar, maka tahun ini DPR kembali mengusulkan agar KUR yang dulu pernah ada sebisa mungkin untuk dihidupkan kembali, dan DPR sudah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5 triliun untuk dikelola oleh perbankan.

“Komisi XI DPR sangat besar perhatiannya terhadap usaha mikro kecil ini, sehingga minta persiapan perbankan untuk mengelola anggaran ini”, kata Gus Irawan.     

Kunjungannya ke NTB ini adalah dalam rangka untuk bertemu dengan lembaga pengawas keuangan bersama pihak-pihak perbankan. Hal ini dilakukan karena dari pemerintah pusat dan Komisi XI DPR telah mendapat kesepakatan terhadap asumsi makro untuk APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanjan Negara Perubahan) tahun 2015.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, hasil kesepakatan di pusat, ditetapkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Untuk inflasi sebesar 5 persen, kurs sebesar Rp.12.500 dan suku bunga SBN sebesar 62 persen per tiga bulan. Ini merupakan angka nasional. “ Kami datang untuk mendapatkan masukan dari perbankan dan meyakinkan kontribusi NTB dalam mencapai asumsi makro ini, “ tegas Gus Irawan.

Tujuan lain lanjutnya, Komisi XI DPR sudah sepakat untuk membuat indikator pembangunan agar bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya untuk tahun 2015 ditargetkan pembangunan atau indeks gini rasio sebesar 0,40 persen, penurunan angka kemiskinan sebesar 10,3 persen, penurunan angka pengangguran sebesar 5,6 persen dan pembangunan IPM sebesar 69,4 persen dengan system perhitungan yang baru.

Sementara Kepala BI Propinsi NTB Pridjono mengatakan, perekonomian NTB ke depan diperkirakan lebih banyak ditunjang oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian, pertambangan  dan perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi tulang punggung perekonomian NTB.

Dia menambahkan, rata-rata Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Propisni NTB dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp. 20,2 triliun (atas dasar harga konsumen)  dimana pertumbuhan ekonominya sangat dinamis yang dipengaruhi oleh sector pertambangan. Jika sektor pertambangan dikeluarkan dari PDRB, maka pertumbuhan ekonomi relative stabil di angka 5,52 persen.

Meskipun begitu, kata dia, sektor pertanian masih menjadi andalan di NTB, dengan rata-rata kontribusi sektor ini hampir mencapai 25 persen dari perekonomian NTB, sektor pertanian ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala OJK NTB Yusri menambahkan, data keuangan di Propinsi NTB menunjukkan bahwa penyaluran KUR selama 5 tahun terakhir  terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2014 KUR mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 43,82 persen.

Menurutnya, penyaluran kredit KUR didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran khususnya terhadap usaha-usaha seperti pedagang sembako dan kebutuhan sehari-hari, jajanan pasar dan lain-lain sebesar Rp.517 milyar atau 72,52 persen diikuti pertanian, dan kehutanan sebesar Rp. 93 milyar atau 13,02 persen. (Spy), foto : supriyanto/parle/hr.